BALI, suaralama.id – Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo sepakat dengan Presiden Jokowi, sudah saatnya Indonesia bangga pada produk dalam negeri. Banyak industri dalam negeri dan juga UMKM yang produknya tidak kalah dengan produk impor.
“Namun ada juga yang harus kita dampingi, apakah izinnya, kapasitasnya, akses permodalannya dan lainnya. Kalau 40 persen anggaran digunakan, maka ini akan menjadi captive market, dan produsen bisa memenuhi,” ucap Ganjar, panggilan akrabnya.
Ditambahkan, e-katalog menjadi solusi paling bagus untuk persoalan ini. LKPP sudah membuat terobosan agar produk dalam negeri maupun produk UMKM bisa masuk ke dalam e-katalog.
“Alhamdulillah di Jateng sudah berjalan. E-katalog kita sudah jalan bernama Blangkon Jateng. Jadi begitu LKPP punya ide memasukkan UMKM ke e-katalog, kita langsung komunikasi dan kita undang. Kita sudah sejak tahun lalu berjalan,” pungkasnya.
Sementara itu Presiden RI Joko Widodo kembali mengingatkan jajaran menteri kabinet, kepala lembaga, kepala daerah dan kepala BUMN terkait aksi afirmasi bangga buatan Indonesia. Hal itu disampaikan saat pertemuan di Bali, Jumat (25/03).
Menurutnya, masih banyak kementerian dan lembaga yang impor barang dan jasa dari luar negeri. Padahal, kebanyakan produk yang diimpor itu sudah ada di Indonesia. Jokowi menunjuk contoh, CCTV yang dibeli dari luar negeri.
Presiden menekankan, pemerintah sudah menetapkan 40 persen anggaran baik APBN maupun APBD, digunakan untuk mengangkat pertumbuhan ekonomi dalam negeri. Caranya, dengan membeli produk-produk karya bangsa sendiri seperti produk dari UMKM.
“Saya minta ini tidak bisa ditawar-tawar lagi. Dorong UMKM di daerah untuk masuk segera ke e-katalog. Masukkan sebanyak-banyaknya. Kepala daerah, ambil UMKM kita yang kualitasnya baik, segera masukkan ke e-katalog. Gunakan anggaran itu untuk membeli produk mereka,” tegas Jokowi.
Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo yang juga hadir dalam acara itu mengatakan, arahan presiden sangat clear. Semua harus menggenjot pertumbuhan ekonomi dengan kekuatan bangsa sendiri.
“Kalau 40 persen anggaran baik APBN maupun APBD digunakan untuk membeli produk-produk dalam negeri, khususnya UMKM, maka ini betul-betul bisa menstimulus pertumbuhan ekonomi,” katanya.
