WONOSOBO, suaralama.id – Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Wonosobo mencapai 195, namun hanya ada empat yang telah maju. Pengelolaan BUMDes terkendala permodalan dan manajerial. BUMDes diharapkan menjadi solusi dalam mengembangkan ekonomi dan pengentasan kemiskinan.
Pemerintah Kabupaten Wonosobo bekerja sama dengan Program Pendidikan Vokasi dan Universitas Indonesia serta sejumlah lembaga lainnya menyelenggarakan pelatihan dan pendampingan bisnis bagi pelaku BUMDes. Pelatihan tersebut diikuti oleh 30 desa dari 15 kecamatan dengan kategori BUMDes tumbuh.
Kepala Dinas Sosial PMD Harti menjelaskan, di Wonosobo saat int tercatat ada 195 BUMDes namun hanya empat yang masuk klasifikasi maju. Sementara itu ada 11 BUMDes berkembang, 95 BUMDes tumbuh dan 85 BUMDes dasar.
Dikatakan Harti, BUMDes memiliki peran penting dalam meningkatkan kemakmuran dan pemerataan kesejahteraan masyarakat desa. Selain itu, BUMDes juga berfungsi sebagai katalisator ekonomi, yang mampu membangun kemajuan desa.
“Mengingat jumlah BUMDes maju masih sangat sedikit, maka permasalahan BUMDes menjadi agenda penting untuk dicarikan solusi penyelesaiannya. Tentu pelatihan ini menjadi kesempatan baik oleh para pengelola BUMDes agar nanti juga diimplementasikan dalam mengembangkan lembaga masing-masing,” ucap Harti pada saat membuka Pelatihan dan Pendampingan Bisnis Bagi Pengelola BUMDES di Kabupaten Wonosobo di Front One Harvest Hotel, beberapa waktu lalu.
Pengelolaan BUMDes, sebut Harti, memiliki beberapa kendala, terutama soal keterbatasan modal, serta masih rendahnya manajerial dan kewirausahaan. Maka dari itu pemerintah telah menjadikan prioritas untuk bagaimana memajukan BUMDes yang ada.
Harti menjelaskan, pihaknya telah memetakan lokus pembinaan pada 45 BUMDes pada klasifikasi tumbuh. Hal ini dilakukan berdasarkan hasil klasifikasi BUMDes Tahun 2022 dan pertimbangan bagi desa yang tidak melakukan pilkades tahun ini.
“Dinsos PMD menyelenggarakan beberapa pelatihan dan pembinaan. Antara lain pelatihan bagi pengurus BUMDes dan kepala desa pada bulan Maret lalu dan pelatihan pengurus BUMDes dengan fasilitasi Dinpermasdes Provisi Jateng bekerja sama dengan akademisi dan pihak swasta,” jelas Harti.
Pada kesempatan tersebut, Harti juga berkomitmen untuk mensinergikan BUMDes dengan pemerintah desa. Dalam hal ini melakukan pendampingan pengusulan legalitas serta memaksimalkan peran dan koordinasi dalam pembinaan BUMDes.
Hal ini, menurut Harti, harus menjadi tanggung jawab seluruh stakeholder terkait, baik pemerintah desa, akademisi serta swasta.”Semoga keberadaan BUMDes mampu menjadi salah satu solusi dalam membangun perekonomian masyarakat. Tak kalah pentingnya, BUMDes kami harap menjadi salah satu alternatif solusi alam pengentasan kemiskinan di Kabupaten Wonosobo,” tutup Harti. (ang)
