SUARALAMA.ID, Jakarta – Presiden Joko Widodo atau Jokowi telah mengungkapkan niatnya untuk melanjutkan bantuan sosial atau bansos pangan berupa cadangan beras pemerintah (CBP) setelah bulan Juni 2024. Jokowi menyatakan bahwa pembagian bansos dapat berlanjut, asalkan anggarannya mencukupi.
“Saya akan hitung-hitung lagi APBN kita setelah Juni, kalau memungkinkan akan dilanjutkan lagi,” kata Jokowi di Gudang Bulog Sendangsari, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, pada Selasa, 30 Januari 2024, seperti dikutip dari keterangan Sekretariat Presiden.
Awalnya, Bansos CBP direncanakan akan berakhir hingga Maret. Namun, Kepala Negara memutuskan untuk memperpanjangnya hingga Juni.
Jokowi, yang sedang melakukan kunjungan kerja ke wilayah Jawa Tengah sejak Sabtu, 27 Januari 2024, telah berbagi bansos di beberapa titik seperti Bantul dan Sleman.
Di Bantul, Jokowi didampingi oleh Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi, Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono X, dan Bupati Bantul Abdul Halim Muslih.
Pembagian bansos pada tahun politik ini dianggap memiliki dampak pada suara calon presiden Prabowo Subianto dan calon wakil presiden Gibran Rakabuming Raka, yang merupakan putra Jokowi. Kubu politik yang berseberangan dengan Prabowo-Gibran telah menyuarakan kritik terkait pembagian bansos di berbagai daerah selama kunjungan Jokowi.
Menanggapi kontroversi terkait politisasi bansos, Koordinator Staf Khusus Presiden, Ari Dwipayana, menjelaskan bahwa bantuan tersebut merupakan kebijakan afirmatif dari APBN untuk mengatasi dampak El Nino dan lonjakan harga pangan. “Ini juga dari rakyat,” ujar Ari pada Senin, 29 Januari 2024, di Gedung Kementerian Sekretariat Negara.
Untuk tahun 2024, terjadi peningkatan jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Bantuan Pangan Beras, dari 21,3 juta KPM pada 2023 menjadi 22 juta KPM. Bantuan pangan beras 2024 ini menandai penggunaan data P3KE dari Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, bukan dari Kementerian Sosial.
Selain bantuan pangan, pemerintah juga akan menyalurkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Mitigasi Risiko Pangan, sebagai pengganti program BLT El Nino akhir tahun sebelumnya. Sebanyak 18,8 juta warga akan menerima bantuan sebesar 600 ribu rupiah.
