YOGYAKARTA, suaralama.id – Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Prof Haedar Nashir memberi banyak masukan mengenai kebangsaan. Hal itu terungkap ketika menerima Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo di kantor Pimpinan Pusat Muhammadiyah.
Haedar menjelaskan dalam pertemuan tersebut terdapat empat hal yang mereka diskusikan. Pertama, tentang kebangsaan yakni mengangkat ekonomi masyarakat melalui Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang menyangkut rakyat.
Selain itu, ia menyarankan UMKM menjadi gerakan nasional. Hadir dalam pertemuan Ketua PP Muhammadiyah, Agus Taufiqurrahman, Sekretaris PP Muhammadiyah, Agung Danarto, Ketua Komisi Yudisial Mukti Fajar, dan Ketua PWM Jateng, Tafsir.
”Dengan pengalaman di Jateng, Pak Ganjar bercerita bagaimana menggerakkan UMKM naik kelas. Muhammadiyah juga punya pengalaman dalam memajukan UMKM lewat Aisyiyah, Majelis Pembersayaan Masyarakat, dan Majelis Ekonomi. Kami menggerakkan UMKM sehingga ada titik yang sama dalam memperkuat ekonomi keumatan,” papar Haedar.
Menurutnya UMKM dapat menjadi bagian integral dalam kebijakan ekonomoi nasional yang membawa pada perubahan memajukan masyarakat.
Diskusi kedua, membahas peran agama dalam kehidupan kebangsaan. Indonesia berdasar Pancasila, sila pertama yakni Ketuhanan Yang Maha Esa, dan dalam konstitusi dasar pasal 29 UUD 1945 menyatakan agama sebagai bagian integral konstitusional.
”Umat beragama merupakan bagian penting bagi kehidupan bangsa dan negara. Agama dan umat beragama bukan ancaman bagi siapa pun, apalagi bagi bangsa dan negara. Bahwa dalam dinamika kehidupan keagamaan dan kebangsaan selalu ada masalah, kita punya pengalaman sebagai bangsa yang mempunyai titik temu, dan dialog,” tandas Haedar.
Diskui berikutnya, Haedar memberi masukan peran Muhammadiyah dalam membangun Amal Usaha Muhammadiyah sekaligus mencerdaskan kehidupan bangsa.
Muhammadiyah dan Indonesia dengan berbagai tantangan ke depan memperlukan SDM yang kompetitif, sarana prasarana yang objektif dan berkemajuan. Selain itu memerlukan birokrasi yang good governance, serta reformasi birokrasi.
”Pemerintah dengan birokrasinya harus bisa bersikap adil mengayomi semua komponen bangsa dan negara, dengan sistem pemerintahan demokratis. Pemerintah harus bisa adil bagi semua golongan bangsa dan menjadi kekuatan penting bagi Indonesia ke depan,” tegasnya.
Pada pertemuan 1,5 jam tersebut juga membahas pentingnya rekonsiliasi, dialog, silaturahmi antar kompenen bangsa. Pembelahan politik dan hal yang mengganjal antar komponen bangsa dengan semangat Lebaran dapat berada pada titik temu.
Haedar mengatakan semangat bhinneka tunggal ika yang mengikat dalam keragaman harus terwujud dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Semangat tersebut untuk bersatu dan akan membawa Indonesia menjadi negara yang berkemajuan.
Ganjar menambahkan dalam pertemuan tersebut dirinya banyak mendapatkan masukan terkait dengan menggerakkan ekonomi dengan kekuatan bangsa.
Khususnya dari anak-anak kandung Indonesia sendiri, terlepas dari berbagai persoalan komoditas pertanian seperti bawang, kedelai, garam, dan lainnya.
