WONOSOBO, suaralama.id – Wonosobo mendapat predikat sebagai daerah termiskin kedua se Jawa Tengah yakni 17,67 persen menurut data BPS tahun 2021. Padahal telah banyak upaya yang dilakukan untuk pengentasan, termasuk dengan berbagai jenis bantuan sosial. Belum lagi ada lima daerah yang dinyatakan miskin ekstrim.
Pengentasan Kemiskinan tengah menjadi konsen Pemerintah Kabupaten Wonosobo hingga kini. Hal ini sering digaungkan pada banyak pertemuan yang melibatkan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) maupun kegiatan masyarakat.
Kepala Dinas Sosial PMD Harti mengatakan, persoalan kemiskinan tidak bisa diselesaikan dalam waktu dekat. Banyak komponen yang harus terlibat dalam upaya mengurai kemiskinan dan memerlukan sinergi kuat dari banyak pihak.
Dinas Sosial PMD, lanjut Harti berupaya menangani kemiskinan dari sisi bantuan sosial, misalnya PKH, BPNT, BLTDD, KIS, PBI, KIP. Namun ia tak memungkiri ada masyarakat yang belum menerima bantuan tersebut.
“Inilah yang akan kami benahi lagi. Tugas kami adalah juga memverifikasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) untuk pemadanan data agar lebih valid dan tepat sasaran. Untuk intervensi kemiskinan lainnya, dilakukan juga OPD lainnya,” terang Harti yang ditemui di kantor dinasnya, Rabu (25/5/2022).
Menurut Harti, dalam mengurai kemiskinan juga diperlukan pertumbuhan ekonomi yang baik, misalnya saja dari sektor pariwisata. Hilirnya adalah supaya lapangan kerja semakin terbuka lebar, begitu juga kesempatan untuk membuka usaha kecil menengah.
“Pola yang harus kita lakukan adalah dengan memilah usia yang produktif dan tidak produktif. Bagi mereka yang berusia produktif harus disesuaikan supaya mereka mandiri secara ekonomi, bisa juga diberi pelatihan sehingga mereka juga memiliki penghasilan. Jika usia sudah tak produktif, sudah kewajiban kita untuk mengcovernya,” papar Harti kepada Suara Merdeka.
Dia juga berharap prgram pengentasan kemiskinan bisa tepat guna dan tepat sasaran. Sebab tidak dipungkiri masih banyak yang menyelewengkan dana tersebut untuk keperluan yang bukan menjadi pokok. “Tapi kami ingin seandainya dapat bantuan misal dibelikan pulsa, semoga nantinya bisa untuk jualan online,” tukasnya.
Kendati sudah banyak program yang dilakukan, namun angka kemiskinan di Wonosobo masih saja berada di urutan kedua dari bawah yakni 17,67 pada tahun 2021 menurut data BPS. Justru naik dari tahun sebelumnya yang berada di 17,36 persen. Hal ini menurut Harti karena banyaknya komponen indikasi kemiskinan berdasarkan survey dari BPS.
“Ini kemiskinan makro, ada 19 komponen. Beberapa di antaranya yakni dilihat dari penghasilan, Beberapa di antaranya yakni dilihat dari penghasilan, nutrisi atau makanan yang dikonsumsi, sampai dengan tidak memiliki tabungan atau barang yang bisa dijual dengan minimal Rp500 ribu. Jika dibreakdown akan meluas sekali yang harus diselesaikan,” jelas perempuan berhijab ini.
Kemiskinan Ekstrim di Wonosobo
Harti menyebut terdapat lima kecamatan di Wonosobo yang termasuk kategori miskin ekstrim, yakni Mojotengah, Sapuran, Kepil, Kejajar dan Kertek. Indikator miskin ekstrim tersebut dilihat dari sisi kesehatan, infrastruktur, sanitasi, jambanisasi, rumah layak huni.
Rumah layak huni itu ditinjau dari segi atap, dinding dan lantai. Kemudian tingkat kependidikan kepala rumah tangga, jika dia belum lulus SMA berarti dikategorikan miskin ekstrim. Selebihnya yakni akses air bersih dan ketersediaan listrik.
“Kami akan terus melakukan verifikasi dan validasi terhadap ketepatan bantuan. Tapi kami pemerintah daerah punya keinginan luar biasa untuk mengatasi kemiskinan, dan akan terus melakukan banyak intervensi,” tutup Harti.
