WONOSOBO, suaralama.id – Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam PC Pergerakan Mahasiswa Muslim Indonesia (PMII) Wonosobo menyerukan aksi tolak kenaikan BBM. Kebijakan pemerintah tersebut dinilai tidak tepat.
Sekitar 50 mahasiswa PMII melakukan aksi tersebut di Depan Gedung DPRD Wonosobo. Demonstrasi berlangsung mulai pukul 10.30 hingga 12.00. Beberapa mahasiswa nampak berorasi mengutarakan pendapat mereka.
Aksi tersebut berlangsung kondusif, meskipun di tengah-tengah berjalannya acara para mahasiswa melakukan pembakaran ban. Di seputar area demo pun nampak beberapa personel gabungan Polres, Satpol PP dan Kodim yang berjaga-jaga.
Koordinator Aksi Hamdan Abror mengatakan, para mahasiswa menuntut beberapa hal, salah satunya menolak kenaikan BBM. Kebijakan tersebut dinilai tidak tepat, sebab akan banyak dampak yang ditimbulkan, seperti halnya inflasi.
Dikatakan Abror, kenaikan BBM akan membuat masyarakat semakin sengsara. Belum lagi hal ini berpotensi membuat sejumlah harga bahan pokok akan meroket.
“Kenaikan harga BBM kalau tidak dibarengi kenaikan upah, maka akan menimbulkan kemiskinan. Sebab pasti harga barang akan naik, belum lagi hasil pertanian dan nelayan yang berpotensi menurun juga,” tutur Abror usai demo.
Selain BBM, mereka juga menuntut agar pemerintah menghentikan seluruh proyek strategis dan obyek vital nasional, yakni IPL Wadas dan PLTB Dieng 2. Berikut juga dengan RKUHP yang dinilai berpotensi menjadi sebuah rancangan hukum yang justru membungkam suara masyarakat.
“Kami juga menuntut agar pemerintah mencabut omnibus law dan UU turunannya yang bisa memasukkan investor luar dan menghilangkan potensi nasional. Satu lagi yakni kami ingin pemerintah segera menuntaskan segala bentuk pelanggaran HAM baik di masa lalu dan yang sudah terjadi,” terang Abror.
Para mahasiswa ini terus melakukan orasi, bahkan diselingi dengan pertunjukan musikalisasi yang berisi mengenai kritik terhadap pemerintah. Demo berakhir dengan pernytaan sikap dari Ketua DPRD Wonososo Eko Prasetyo, serta penandatanganan draft persetujuan tuntutan mahasiswa.
Sementara itu Ketua DPRD Eko Prasetyo mengatakan ada beberapa kebijakan pemerintah yang menurutnya kurang pas. Namun dia berkomitmen dalam membuat kebijakan maupun peraturan akan memihak kepada rakyat.
“Ini menjadi koreksi untuk kami dan Pemkan Wonosobo, supaya dalam membuat kebijakan tetap pro masyarakat. Kami juga setuju dengan perihal usut tuntas pelanggaran HAM serta eksploitasi alam yang tidak terukur,” tutup Eko. (ang)
